Posted on Leave a comment

4 Hal Penting Tentang Izin Kerja untuk Ekspatriat di Indonesia

[ad_1]

Apa yang perlu Anda ketahui tentang izin kerja ekspatriat di Indonesia?

Pasal 1 (13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mendefinisikan tenaga kerja asing (“Ekspatriat”) sebagai pemegang visa kewarganegaraan asing yang datang ke Indonesia dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia. Ekspatriat adalah tenaga kerja asing yang tinggal di luar negara asal dan menetap di luar negeri, misalnya di Indonesia. Majikan yang ingin mempekerjakan ekspatriat untuk bekerja dengan mereka di Indonesia harus memastikan bahwa ekspatriat memperoleh izin kerja ekspatriat lengkap sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia.

Pada artikel ini, kami akan menjelaskan 4 (empat) hal penting yang harus diketahui dan dipahami oleh semua pengusaha dan/atau dalam proses rekrutmen ekspat:

1. Siapa yang bisa menjadi sponsor visa kerja?

Hanya entitas berikut yang diizinkan untuk mensponsori ekspatriat di Indonesia:

• Lembaga pemerintah, badan internasional dan perwakilan negara asing.
• Kantor perwakilan kamar asing, perusahaan asing atau berita asing.
• Perusahaan Penanaman Modal Asing (Penanaman Modal Asing atau PMA).
• badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di lembaga yang memiliki izin di Indonesia (seperti kantor perwakilan asing);
• Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan budaya. Dan
• Jasa Bisnis Enterpreneur Enterpreneur (Embresariats).

Badan yang berbentuk perkumpulan perdata, korporasi, persekutuan komanditer, persekutuan usaha, dan perseorangan dilarang mempekerjakan dan/atau menjadi sponsor bagi tenaga kerja asing kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pembayaran DKP-TKA untuk Pemberi Kerja/Sponsor

Pengusaha atau sponsor diharuskan membayar Dana Pengembangan Pengalaman dan Keterampilan (“DKP-TKA”) $100 per bulan ($1.200 per tahun) untuk setiap ekspatriat yang ditugaskan untuk bekerja di Indonesia. DKP-TKA dibayarkan penuh pada awal prosedur permohonan izin kerja dalam mata uang Rupiah (IDR), untuk masa kerja yang disetujui oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pemberi kerja atau sponsor berikut tidak wajib membayar DKP-TKA:

• Instansi/lembaga pemerintah.
• Badan-badan internasional (misalnya WHO, ILO, UNICEF, dll.).
• Perwakilan negara asing.
• institusi sosial; Dan
• Lembaga keagamaan.

2. Pekerjaan yang dilarang untuk ekspatriat

Berikut adalah alasan mengapa ekspatriat bekerja di Indonesia:

• sebagai pemilik perusahaan sponsor (investor/pemegang saham) dan/atau bertindak sebagai anggota Direksi Eksekutif perusahaan (yaitu: presiden/direktur);
• Sebagai ahli dalam keterampilan khusus, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia.

Harap diperhatikan bahwa hukum Indonesia mengatur tidak mengizinkan ekspatriat untuk memegang posisi tertentu di Indonesia. Pekerjaan yang dilarang ini kebanyakan di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), seperti manajer personalia, manajer sumber daya manusia dan supervisor yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Daftar lengkap pekerjaan yang dilarang bagi tenaga kerja asing diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 40 Tahun 2012 (“Keputusan Tenaga Kerja No. 40/2012”).

Selain pekerjaan terlarang yang tercantum dalam SK Ketenagakerjaan No. 40/2012, ada pekerjaan lain yang dilarang bagi ekspatriat yang bekerja di bidang tertentu, seperti industri minyak dan gas.

Mencegah ekspatriat memegang banyak posisi

Menurut Pasal 41 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 16 Tahun 2015 (“Keputusan Ketenagakerjaan No. 16/2015”), pemberi kerja tidak boleh menggandakan pekerjaan tenaga kerja asing dalam beberapa pekerjaan, seperti:

• Mempekerjakan tenaga kerja asing untuk mengisi posisi rangkap, baik posisi tersebut berada di perusahaan yang sama maupun di perusahaan yang berbeda.
• Mempekerjakan ekspatriat yang saat ini dipekerjakan oleh majikan lain.

Mereka yang menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris dibebaskan dari larangan publikasi ganda.

3. Tata cara memperoleh izin kerja

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memperoleh izin tertulis dari Kementerian Tenaga Kerja (“Izin Kerja”). Berikut adalah tata cara mendapatkan izin kerja di Indonesia:

Izin yang harus dimiliki oleh perusahaan sponsor:

• Skema Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA));
• Telex Vitas.
• Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing atau “IMTA”);

Izin yang harus dimiliki oleh penyewa asing:

• Visa tinggal terbatas (Kartu Izin Tinggal Terbatas atau “KITAS”);
• Beberapa izin keluar/masuk kembali (“MERP”);
• Surat Pendaftaran (Surat Tanda Mylapore atau “STM”);
• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara atau “SKKPM”);
• Kartu Paspor (Kartu Ijin Pendatang atau “KIJ”); Dan
• Surat bukti kedatangan (Lapor Kedatangan atau “LK”).

Data yang dibutuhkan perusahaan sponsor pada awal prosedur terdiri dari skema: (1) nama perusahaan sponsor; (ii) domisili perusahaan; (3) Nama pimpinan perusahaan. (4) Fungsi para pendatang. (5) Deskripsi pekerjaan untuk ekspatriat. (6) Jumlah peserta yang ditunjuk. (7) Tempat kerja ekspatriat yang ditunjuk. (8) Masa kerja tenaga kerja asing. (9) Upah tenaga kerja asing. (10) mulai bekerja; (11) Jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di perusahaan sponsor. (12) Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing. dan (13) program pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.

4. Kewajiban untuk mendapatkan lisensi lain untuk ekspatriat

Setelah jangka waktu tertentu, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib memperoleh izin lain untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015. Kewajibannya adalah sebagai berikut:

• Kewajiban pajak

Pasal 36 Peraturan Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 mewajibkan tenaga kerja asing yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan di Indonesia untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau “NPWP”). NPWP berfungsi sebagai kepatuhan wajib pajak bagi subjek hukum di Indonesia.

• Polis asuransi lokal

Pasal 36 Peraturan Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 mewajibkan tenaga kerja asing untuk memiliki polis asuransi pada perusahaan asuransi yang saat ini didirikan di Indonesia sebagai badan hukum Indonesia.

• Pendaftaran BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ekspatriat yang telah bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia juga diwajibkan mengikuti sistem keamanan nasional. Pengusaha harus mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di bawah dua (dua) program keselamatan: Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *